Konsep Dasar Kebijakan Sistem Pengelolaan Persampahan Nasional

Aspek Hukum

• Perlu dibuat peraturan perundangan di tingkat nasional berupa UU Persampahan yang disusun oleh tim lintas departemen dan kementrian negara
• Perlu dibuat peraturan hukum berupa PP, Juklak dan Juknis di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang menjabarkan ketentuan yang tidak dirinci di dalam UU ini
• Pembuatan produk perundangan dan perangkat hukumya menjadi tanggung jawab Badan khusus (lihat aspek institusi)
• Sosialisasi dan penegakan hukum dari produk hukum yang sudah ada
  
  

Aspek Institusi

• Perlu Badan khusus yang bersifat darurat di tingkat Nasional (SK Presiden) yang bertugas pokok untuk menyusun grand strategy kebijakan dan mempersiapkan implementasi program pengelolaan persampahan nasional
• Di tingkat lokal, perlu ada pemisahan institusi regulator/planner dan operator, sehingga tercipta manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel
• Integrasi dan koordinasi antar stakeholder, termasuk pemerintah, private sector yang formal (swasta) dan informal (pemulung cs.)
• Penguatan institusi di tingkat masyarakat (RT, RW, Kelurahan)

Catatan :
Catatan tentang “Badan Khusus” (Komite, Forum dst.) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, terutama dalam keadaan “darurat” yang dibiayai dengan dana darurat (trust fund).

Beberapa persyaratan :
- bersifat sementara
- bersifat fungsional
- bersifat independen
- terdiri dari para pakar dan pemerhati pengelolaan sampah
- pemerintah hanya sebagai fasilitator
- dapat dicantolkan dalam satu departemen/kementerian atau bersifat multisektoral
- dimuat dalam UU agar mempunyai kekuatan yang legal.

Aspek Pendanaan/Aspek Ekonomi

• Kebersihan adalah investasi, yang akan mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi, merupakan prioritas pembangunan yang sejajar dengan keamanan, listrik, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya
• Prioritas diwujudkan pada alokasi APBN dan APBD serbagai cost center bukan profit center
• Produk utama dari pengelolaan sampah hádala terciptanya kebersihan lingkungan (jasa pelayanan)
• Sampah sebagai sumber daya adalah produk sampingan
• Bisnis pengelolaan sampah dipandang sebagai bisnis jasa pelayanan kebersihan (clearing service) bukan sebagai bisnis pabrik daur ulang, listrik, kompos dsb.
• Prinsip polluters pay principle dan extended producen responsibility, dimana produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya
• Mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas persampahan

Aspek Sosial - Budaya

• Meningkatkan kesadaran bahwa setiap makhluk adalah produsen sampah melalui pendidikan formal dan informal
• Harus ada desain socio engineering (top down) yang dikombinasikan dengan pemberdayaan masyarakat (bottom up)
• Keterlibatan stakeholder termasuk LSM, swasta, dan sektor informal, diupayakan sejak awal perencanaan
• Mekanisme pemantauan dan pengawasan pelaksanan kebijakan oleh masyarakat, misalnya pembuatan loket pengaduan di tingkat kelurahan

Aspek Teknologi

• Melakukan pengkajian teknologi secara terus menerus, komprehensif, dan terintegrasi (kombinasi berbagai teknologi)
• Strategi penerapan teknologi dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle)

1. Jangka pendek (1 - 5 tahun): memperbaiki TPA dan pengelolaan sampah terpadu di TPA
2. Jangka menengah (1 - 10 tahun): pengelolaan sampah terpadu skala kawasan
3. Jangka panjang (1 - 20 tahun): pengelolaan sampah di sumber (rumah tangga, industri, pertanian, pasar, pertokoan, perkantoran, hotel, dsb.)